Tujuan utama dari GHG Protocol adalah untuk memfasilitasi organisasi dalam menghitung dan melaporkan emisi GRK mereka secara transparan dan akurat. Protokol ini berfungsi sebagai standar global yang dapat diterapkan oleh berbagai sektor industri dan pemerintah. Selain itu, GHG Protocol bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi pengurangan emisi dan kebijakan keberlanjutan. Lebih lanjut, protokol ini mendorong investasi dalam teknologi rendah karbon dan efisiensi energi, yang merupakan langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim.

GHG Protocol membagi emisi GRK menjadi tiga kategori utama:

1. Scope 1: Emisi Langsung
   • Emisi yang berasal langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi, seperti pembakaran bahan bakar dalam kendaraan atau mesin produksi.
2. Scope 2: Emisi Tidak Langsung dari Energi yang Dibeli
   • Emisi yang dihasilkan dari listrik, uap, panas, atau pendingin yang dibeli dan digunakan oleh organisasi.
3. Scope 3: Emisi Tidak Langsung Lainnya
   • Emisi yang berasal dari aktivitas di luar kendali langsung organisasi, seperti transportasi rantai pasok, penggunaan produk oleh pelanggan, dan pengelolaan limbah.

GHG Protocol memiliki berbagai standar yang dirancang untuk sektor tertentu dan kebutuhan pelaporan yang berbeda, antara lain:

• Corporate Standard: Untuk perusahaan dalam menghitung emisi Scope 1 dan 2.
• Scope 3 Standard: Untuk mengukur dan mengelola emisi tidak langsung (Scope 3).
• Mitigation Goal Standard: Untuk mengukur kemajuan dalam pengurangan emisi.
• Policy and Action Standard: Untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan tindakan terkait GRK.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung penerapan GHG Protocol, antara lain:

• Undang-Undang No. 16 Tahun 2016
  • Meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement), yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 29% (tanpa bantuan internasional) dan 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030.
• Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021
  • Mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk mekanisme perdagangan karbon untuk mengurangi emisi GRK di sektor industri.
• PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup)
  • Program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mewajibkan perusahaan melaporkan emisi GRK mereka.

• Meningkatnya Permintaan Pasar Global
  • Banyak perusahaan ekspor mulai diwajibkan untuk melaporkan emisi mereka sesuai standar GHG Protocol agar bisa masuk ke pasar Eropa dan Amerika.
•  Investasi dalam Energi Terbarukan
  • Pemerintah mendorong transisi ke energi hijau, dengan target 23% bauran energi dari energi terbarukan pada 2025.
• Pengembangan Pasar Karbon
  • Implementasi perdagangan karbon dan pajak karbon di Indonesia dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif mengurangi emisi.